Don Boruk Pimpin Boruk Kedang

Bupati Flotim, Yoseph Lagadoni Herin, S.Sos melantik Kepala Desa Boru Kedang Kecamatan Wulanggitang Darius Don Boruk. Don Boruk menggantikan Kepala Desa sebelumnya Romanus Rona Liwu dan akan memimpin desa ?di perbatasan Flotim-Sikka tersebut untuk periode 2013-2019. Acara yang dihadiri Camat Wulanggitang,? MateusM. Uran, SH, para Muspika Kec. Wulanggitang, tokoh agama dan adat? serta masyarakat Boru kedang berlansung di Balai Desa Boru Kedang, Jumad, 29/11-2013.

Dalam sambutannya Bupati Yoseph Lagadoni Herin, S.Sos/Yosni mengingatkan kepada kepala desa terpilih harus tetap menjaga citra dan nama baik keluarga serta masyarakat. Hindari untuk berbuat salah/kekeliruan dalam mengambil kebijakan di desa ini.

?Hampir semua Kepala Desa di Flotim berasal dari kalangan bele raya (pemimpin/tokoh adat) dalam struktur adat Lamaholot. Bukan berarti mereka tidak berbuat kesalahan/kekeliruan dalam memimpin. Hendaknya seorang pemimpin harus bisa membuka diri dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak demi sebuah kemajuan?

Kepada kepala desa lama, Bupati Yosni mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya selama ini. Diharapkan agar Kepala desa sebelumnya bisa membantu kepala desa yang baru. Sebab pengalaman kepala desa sebelumnya menjadi tolak ukur dan acuan bagi masyarakat untuk menilai kinerja kepala desa yang baru.

Kalau terjadi apa-apa saya pasti membela kalian

Usai melantik Kepala Desa Don Boruk, Bupati Yosni menyampaikan sikapnya terkait polemik tapal batas antara Flotim dan Sikka. Dalam dialog yang dipandu Camat Wulanggitang, Mateus M. Uran, SH. Bupati Yosni (sapaan Bupati Flotim) menegaskan bahwa sikapnya mendukung kenginginan masyarakat Boru yang menginginkan batas kedua kabupaten tersebut sesuai dengan penuturan yang selama ini dipegang teguh.

DSC00847
Tugu perbatasan antara Kabupaten Flotim dan Sikka di area Boru-Hikong

?Saya mempunyai sikap seperti masyarakat Boru. Sebagai Bupati saya selalu berada di belakang untuk membela kalian. Kalau terjadi apa-apa saya pasti membela kalian? Tegas Bupati

Sebelumnya sudah tiga kali dilakukan proses negosiasi untuk membicarakan tapal batas di antara kedua kabupaten di ujung Timur Pulau Flores ini. Pemerintah kedua kabupaten turun tangan dengan melibatkan Masyarakat adat Boru dan Hikong yang mendiami areal perbatasan namun tidak juga menuai kesepakatan.

Menurut Bupati Yosni bahwa penetapan tapal batas semata-mata hanya untuk kepentingan administrasi pemerintahan. Penetapan tapal batas ini tidak bermaksud untuk menghilangkan hak ulayat masyarakat adat baik itu masyarakat Boru di Flores Timur maupun masyarakat Hikong di Kabupaten Sikka. Demi tertibnya administrasi pemerintahan maka perlu ada ketegasan secara administrasi tentang tapal batas pada suatu daerah? dalam wilayah Negara Kesatuan Repoblik Indonesia.

Kepada masyarakat Boru Bupati Yosni mengingatkan agar tetap menciptakan suasana yang kondusif. Tidak perlu terprofokasi dengan isu dan berita-berita yang menyesatkan. Yang terpenting adalah masyarakat harus tetap fokus untuk bekerja dengan mengoptimalkan potensi daerah ini. Memasuki musim tanam masyarakat diharapkan tetap menggarap pada lahanya masing-masing dan tidak perlu membuka lahan baru sampai meramba ke hutan negara.

? Jika masyarakat Hikong membuka lahan dan memasuki hutan negara masyarakat Boru tidak perlu terpancing karena nantinya meraka akan berurusan dengan negara. Sementara ini Surat Keputusan tentang tapal batas? kedua wilayah ini sedang? diproses di Propinsi karena sudah menjadi kewenagan Gubernur NTT untuk memutuskan hal ini. Saya yakin Pak Gubernur pastiya membuat keputusan yang bijak dan tidak akan melukai masyarakat Boru maupun masyarakat Hikong.

Biar bumi dan tanah Lamaholot yang memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah

Bupati Flotim, Yoseph Lagadoni Herin, S.Sos
Bupati Flotim, Yoseph Lagadoni Herin, S.Sos

Menanggapi pemberitaan di mass media yang mensinyalir keterlibat Bupati Flores Timur, Yoseph Lagadoni Herin, S.Sos dengan seorang pejabat eselon IV di Badan Pemerdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM & PEMDES)? dalam kasus Pungli Rp. 1 jt. Bupati Yosni menggaskan dirinya tidak perna meminta seorang pejabat eselon IV untuk melakukan pungli.

? Saya seorang Kepala (Bupati) dan saya memerintah/meminta kepada seorang kepala Badan (Kaban), pejabat esolon II bukan kepada seorang pejabat eselon IV. Itu struktur dalam birokrasi pemerintahan. Mungkin mereka tidak paham tentang birokrasi? Tegas Bupati Yosni

Sebagai orang katolik Saya menyerahkan semuanya ini kedalam tangan Sang Bunda. Dan sebagai orang Lamaholot saya juga menyerahkan semua perkara ini ke tanah dan bumi Lamaholot. Biar bumi dan tanah Lamaholot yang memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam perkara ini. (dino-Deats)

 

Facebook Comments

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password